Arsip berita & artikel resmi dari PASWITA Tour & Travel seputar umrah, haji, regulasi Kemenag/Kemenhaj, dan panduan ibadah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah masyarakat menjadi korban penelantaran jemaah, kegagalan keberangkatan maupun kepulangan, hingga penipuan berkedok perjalanan umrah.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pendaftaran calon petugas haji dimulai 25 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB.
Ada kegiatan khusus bagi anak-anak yang berkunjung ke kawasan Masjidil Haram. Perpustakaan Haram Makkah menggelar rangkaian program budaya dan edukasi musim panas hingga 26 Agustus 2026.
Persoalan pembiayaan keberangkatan haji menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat puluhan ribu jemaah haji 2026 yang masih berutang meski telah selesai menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia berangkat umrah setiap tahun.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat 137 laporan dalam register pengelolaan aduan/kasus terkait penyelenggaraan haji dan umrah hingga 18 Agustus 2026.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendalami laporan dugaan jemaah gagal berangkat umrah di Jambi yang melibatkan 107 jemaah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengurai kronologi, meminta keterangan dari para pihak, sekaligus memverifikasi bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Usulan skema pembiayaan haji 2027 dengan komposisi 40 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan 60 persen nilai manfaat mendapat perhatian dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika diterapkan, skema tersebut diproyeksikan membutuhkan nilai manfaat sekitar Rp12,98 triliun.
Pemerintah Indonesia menghadapi persoalan baru dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka penyelenggaraan haji 2027 sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar yang telah dibayarkan Indonesia.
Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dari angka tersebut, calon jemaah haji reguler diusulkan membayar 40 persen atau sekitar Rp42,94 juta.
